Jumat, 14 April 2023 – 17:43 WIB
VIVA Politik – China meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Merespons hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menolaknya. Dia meminta agar pemerintah dapat kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar.
“Tentu pemerintah mesti kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar namun bisa cepat dan tepat sasaran,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Jumat, 14 April 2023.
Politikus Demokrat ini tidak ingin pemerintah dan Indonesia dikendalikan oleh negara lain. Ia mengingatkan, proyek Infrastruktur nasional merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Yang ditujukan untuk kepentingan publik. Kita tidak ingin pemerintah dan publik kita dikendalikan oleh swasta, apalagi luar negeri,” ujarnya.
Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir di proyek kereta cepat.
Anwar Hafid mengatakan, pemerintah juga punya mekanisme pengawasan hingga tim kerja sama investasi untuk memastikan investasi tersebut baik-baik saja.
Halaman Selanjutnya
“Tentu pemerintah punya mekanisme pengawasan, termasuk tim kerjasama investasi yang perlu memastikan semua berjalan baik. Dan tidak merugikan siapa-siapa,” imbuhnya.
Sumber: www.viva.co.id
