Presiden Harus Netral dan Tak Memihak

Minggu, 7 Mei 2023 – 11:27 WIB

VIVA Politik – Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengkritik langkah Presiden Jokowi yang belakangan ini menunjukkan dukungannya kepada sejumlah tokoh yang akan maju sebagai Capres pada Pemilu 2024, yakni kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Denny mengatakan, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi mestinya mampu bersikap netral.

Presiden tak boleh menunjukkan keberpihakan kepada tokoh yang akan maju dalam Pilpres 2024. Karena itu akan menimbulkan ketidakadilan bagi calon lainnya yang juga merupakan seorang warga negara.

“Sebagai Presiden, Jokowi tidak boleh mendukung salah satu bakal calon presiden. Tetapi sebagai pribadi, Joko Widodo boleh punya sokongan kepada salah satu kandidat, atau pada saatnya nanti bahkan berkampanye bagi salah satu calon presiden tersebut,” kata Denny Indrayana yang dikutip pada Minggu, 7 Mei 2023.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi saat di Boyolali.

Jika Jokowi ingin mendukung salah satu bakal calon presiden, dan menggunakan haknya untuk berkampanye, maka Jokowi mesti cuti sebagai seorang Presiden. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya penggunaan fasilitas milik negara untuk paslon tertentu.

“Tentu, jika Joko Widodo akan kampanye untuk Capres Ganjar Pranowo, misalnya, maka ia harus cuti sebagai presiden. Demikian aturan UU Pemilu secara tegas mengatur, untuk memastikan Presiden tidak menggunakan fasilitas dan jabatan publiknya sebagai presiden untuk kepentingan politik diri-pribadi,” ujarnya

Dari sisi fasilitas, lanjutnya, untuk kepentingan politik kebangsaan, Presiden Jokowi berhak menggunakan protokoler dan fasilitas negara. Sebaliknya, kata Denny, untuk kepentingan politik partisan diri-pribadi, Joko Widodo harus menggunakan fasilitas diri-sendiri.