Senin, 17 April 2023 – 18:30 WIB
VIVA Politik – Gugatan partai politik yang gagal lolos Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat jadi sorotan DPR. Dalam gugatannya ke PN Jakpus, Partai Berkarya dan Partai Republik ingin Pemilu 2024 ditunda.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achamd Baidowi alias Awiek meminta Majelis Hakim PN Jakpus jadikan putusan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebagai yurisprudensi dalam menangani gugatan yang diajukan Partai Berkarya dan Partai Republik.
Menurut dia, majelis hakim PN Jakpus seharusnya menolak gugatan penundaan Pemilu 2024 tersebut karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri.
“Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 757/pdtg/2022 PN.Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 harus menjadi yurisprudensi PN Jakpus dalam menangani perkara gugatan Partai Berkarya dan Partai Republik,” kata Awiek kepada wartawan, Senin, 17 April 2023.
Konfrensi Pers Partai Prima usai menangkan gugatan di PN Jakpus.
Awiek mengatakan, PT DKI Jakarta susah menegaskan PN tidak berwenang mengadili sengketa pemilu. Sebab, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu lalu dilakukan banding di PTUN. Sementara, sengketa hasil dilakukan di MK.
“Kami juga meminta KPU harus memperkuat argumentasi dan data-data regulasi kepemiluan agar tidak kecolongan dalam proses persidangan di PN,” jelas Awiek.
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, Awiek juga meminta Komisi Yudisial (KY) agar mengawasi perilaku majelis hakim di PN Jakpus yang menangani perkara gugatan Partai Berkarya. Menurut dia, fungsi dan keberadaan KY terasa nyata dalam konteks perbaikan sistem peradilan di Indonesia.
Sumber: www.viva.co.id
