Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merespons putusan Mahkamah Konstitusi atas revisi UU Pemilu yang membolehkan kampanye di kampus. Sumber: www.viva.co.id
Tag: mahkamah konstitusi
Sidang Putusan MK soal Sistem Pemilu 2024
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk memutuskan sistem Pemilu 2024, hari ini, Kamis, 15 Juni 2023. “Sebagaimana telah diagendakan, sidang pleno pengucapan putusan
PDIP Pun Gembira atas Putusan MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Halaman Selanjutnya Keenam pemohon yaitu Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto , dan Nono Marijono. Sebanyak delapan dari
MK Jaga Marwahnya dengan Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Kata Elite PAN
Halaman Selanjutnya “Kedua, seluruh partai politik, penyelenggara pemilu, kekuatan masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk berkomitmen menjaga pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara luber-jurdil
Putusan MK Tetap Coblos Caleg
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. MK menilai sistem proporsional terbuka atau
Putusan MK Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Mengokohkan Kedaulatan Rakyat
Jumat, 16 Juni 2023 – 13:23 WIB Jakarta – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
PDIP Hormati Putusan MK meski Tetap Yakini Sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang Terbaik
Jumat, 16 Juni 2023 – 09:14 WIB Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menghormati putusan
Putusan yang Memerdekakan Rakyat Pilih Wakilnya
Jumat, 16 Juni 2023 – 06:51 WIB Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitiusi (MK) yang menolak sistem proporsional tertutup diapresiasi sejumlah pihak. Dengan
Putusan MK Tetap Proporsional Terbuka, Gerindra Lega Bisa Konsentrasi Penuh di Pemilu
Kamis, 15 Juni 2023 – 16:30 WIB Jakarta – Partai Gerindra bisa bernafas lega, setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan untuk menerapkan
MK Sarankan Perubahan Sistem Pemilu Harus Lebih Awal dari Tahapan Pemilu
Halaman Selanjutnya Keempat, katanya, kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat
No More Posts Available.
No more pages to load.