Sabtu, 15 April 2023 – 14:23 WIB
VIVA Politik – Akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja, harus dimiliki oleh ASN. Ajakan itu disampaikan politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, di hadapan ratusan ASN di Pemkot Probolinggo, Jawa Timur.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, kinerja pemerintahan daerah bisa dilihat dari indikator laporan keuangannya. Apakah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Itu dikatakan Misbakhun, saat menjadi pembicara dalam ‘Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK & DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara’, Jumat kemarin.
“BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya, Sabtu 15 April 2023.
Hadir juga dalam paparan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, juga hadir.
Dijelaskan Misbakhun, ada 2 UU yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang kedua UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.
“Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Politisi yang sempat menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, itu memuji Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama 5 kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Hasil itu menurutnya adalah bukti akuntabilitas dan transparansi dari pemeritan daerah. Selain hasil dari prestasi mereka juga.
Sumber: www.viva.co.id
